Menuju Banda Aceh Zero Waste City

 

Pandemi corona  bukan berarti permasalahan sampah yang ada berkurang, malahan lonjakan limbah klinis dan kemasan plastis semakin bertambah. Penggunaan plastis meningkat hingga 80 persen dikarenakan peningkatan sampah rumah tangga akibat perubahan pola konsumsi masyarakat pasca penerapan kebijakan kerja dari rumah dan pembatasan sosial.

Hal ini disebabkan oleh  ketergantungan yang besar pada layanan pengiriman makanan dan belanja online di tengah pandemic, sementara daur ulang terus menurun.

Pada tahun 2019 yang lalu saja, Indonesia telah menghasilkan sampah sebanyak 190.000 ton setiap harinya. Jika masalah tersebut dibiarkan, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak lagi dapat mengatasi sampah-sampah tersebut karena melebihi kapasitasnya.

Daripada membuang sampah ke TPA  sebaiknya mulai melakukan gerakan  zero waste sebagai solusi jangka panjang yang lebih mumpuni.

Zero waste menjadi popular karena memiliki berbagai manfaat baik secara individu maupun pada masyarakat umum.

Zero waste  atau bebas sampah secara sederhana merupakan  gerakan tidak menghasilkan sampah dengan cara mengurangi kebutuhan, menggunakan kembali, mendaur ulang, bahkan membuat kompos sendiri.

A JOURNEY OF 1,000 MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP.”

-Lao Tzu

 

Bayangkan jika semua orang melakukan zero waste tentu saja akan mudah untuk tercipta zero waste cities yang merupakan program pengembangan model pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terkonsentrasi di kawasan pemukiman, yang bertujuan mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat kota/kabupaten; membantu pemerintah mencapai target pengurangan sampah seperti yang pernah dipaparkan oleh mbak  Anilawati Nureakhidin koordinator zero waste academy.

Program ini sudah berlangsung di Denpasar, Gresik, Surabaya, Medan, Kepulauan Seribu, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung.

Di kotaku Banda Aceh meskipun belum zero waste city tetapi sejak tahun 2011 kota Banda Aceh merupakan salah satu dari 60 kota yang berkomitmen menandatangani piagam kota hijau tingkat nasional.

Ada 8 pilar yang menjadi targer terwujudnya kota hijau tersebut.

Yaitu green planning & green design, green community, green open space, green building, green energy, green transportation, green water dan  green waste.

Green Planning dan green desain. Rencana RTH 3 Kawasan ( Hutan Kota Tibang, Krueng Aceh dan Ulee Lheu )

Pada aspek perencanaan Banda Aceh sudah memiliki master plan RTH Kota Banda Aceh dan bekerja sama dengan pihak Universitas Lokal maupun Internasional, untuk membentuk masterplan berbagai kawasan.

Hutan Kota Tibang

Diantaranya 3 kawasan yang telah memiliki master plan yaitu kawasan hutan kota tibang, krueng aceh serta pantai Ulee Lheu. Selain master plan RTH Banda Aceh juga memiliki berbagai rencana pengelolaan lingkungan, seperti dokumen RPPLH, Rencana Aksi SDG’s, Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK, Jakstrada Persampahan dan Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Kota Banda Aceh.

Green Community

Disamping keterlibatan masyarakat desa dalam mendukung terwujudnya kota bersih dan hijuau, keberadaan komunitas peduli lingkungan di Kota Banda Aceh sangat berperan dan pada tahun ini peran mereka mulai terasa dan memberikan dampak bagi kemajuan kota. Setidaknya ada 42 komunitas peduli lingkungan yang tergabung dalam Forum Kolaborasi Komunitas Banda Aceh, yang terbagi dalam 4 cluster :

1. Cluster Heritage City
2. Cluster Youth & Social
3. Cluster Green City
4. Cluster Smart & Creative city

Diantara kegiatan yang mereka lakukan adalah menyelenggarakan Hari Peduli Sampah Nasional (World Clean Up Day), lingkungan hidup expo dan memberikan edukasi lingkungan bagi mayarakat Kota Banda Aceh

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Banda Aceh telah bekerjasama dengan 11 Komunitas lingkungan untuk melakukan Patroli Sampah di berbagai acara atau event keramaian di Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan kampanye yang sangat efektif dan menjadi perhatian bagi pengunjung atau warga yang berhadir di event tersebut. Patroli sampah di event keramaian ini juga efektif mengurangi sampah hingga 43% dari total sampah yang ditimbulkan.

Berikut edukasi yang dilakukan oleh petugas patroli sampah untuk meningkatkan kesadaran sejak dini memilah sampah bagi anak-anak.

Sebagai upaya untuk memanfaatkan kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik, di Kota Banda Aceh sudah dikembangkan 8 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di 8 desa dengan tujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dengan kegiatan membentuk kebun-kebun desa yang dikelola secara bersama dan hasilnya dimanfaatkan bersama. Selain kelompok KRPL Banda Aceh juga memiliki beberapa komunitas yang intens untuk melakukan penghijauan di berbagai Ruang Terbuka Hijau Kota maupun Desa.

Aplikasi E-Berindah adalah aplikasi yang ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk untuk keikut sertaan masyarakat sebagai relawan yang peduli lingkungan. Saat ini eberindah sudah memiliki relawan hingga 535 relawan dan terdapat lokasi lelang sebanyak 243 titik lokasi. E-Berindah sangat membantu dalam meningkatkan kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh, terdapat 4.014 foto temuan dan ditindaklanjuti sebanyak 2.988 foto, sehingga dapat diperkirakan ada 70% yang telah ditindaklanjuti oleh para manager.

Layanan Pengaduan Sampah sudah memberikan dampak positif bagi warga kota Banda Aceh dikarenakan setiap laporan yang masuk langsung diteruskan kepada manager untuk ditindak lanjuti. Adapun Pelayanan Informasi sekaligus sebagai sarana kampanye/sosialisasi lingkungan secara digital yang telah kami terapkan melalui Media sosial, website dan Location Base Advertising (LBA), serta 8 aplikasi pendukung dalam pelayanan DLHK3 Banda Aceh, diantaranya seperti E-Berindah, LPJU (Layanan Penerangan Jalan Umum), Retribusi DLHK3, Etree (Aplikasi Titik Koordinat Pohon di Kota Banda Aceh), HKBNI (Aplikasi Website Informasi Layanan Hutan Kota Tibang

Green Open Space

Sejak tahun 2009 Kota Banda Aceh sudah memiliki perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dimana didalamnya telah ditetapkan rencana pengembangan RTH Kota dan konsep dalam RTRW tersebut yang terus diupayakan untuk diwujudkan. Konsep pengembangan RTH antara lain difokuskan pada pengembangan RTH di desa-desa dan diharapkan setiap desa harus memiliki RTH desa yang dikelola oleh desa.

Untuk RTH private juga sudah diatur bahwa setiap persil bangunan harus memiliki RTH 30-40%, angka ini bahkan diatas target Undang-Undang Penataan Ruang yang hanya menargetkan 10%

Luas RTH Publik Kota Banda Aceh saat ini sudah mencapai 14,3% dan setiap tahun terus bertambah karena Pemko Banda Aceh selalu mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan milik masyarakat untuk dikonversi menjadi taman-taman dan ruang publik hijau. Sehingga secara keseluruhan luas RTH Publik dan private di Kota Banda Aceh sudah mencapai 23,2%

Revitalisasi Jalur Hijau Sungai Krueng Aceh dan Krueng Daroy untuk cegah pencemaran air.

Program RTH Ramah anak dengan penyediaan sarana prasarana layak anak di 10 RTH aktif dan penyediaan kegiatan kerjasama  berbagai komunitas. 2 lokasi Hutan Kota dekat dengan pantai sebagai Buffer Zone Kebencanaan

Kota Banda Aceh memiliki luas 5900,20 Ha dengan persentase RTH mencapai 14,31 % pada tahun 2018. Saat ini sudah ada 36 titik lokasi baik taman median, taman pulau jalan maupun taman/hutan kota yang sudah terpantau dan monev secara berkala yang terhubung dengan aplikasi e-berindah

Pada tahun 2019 pembersihan taman sudah mencapai 187.213 m2 telah dilakukan pemeliharaan. Diantaranya pemangkasan pohon terhadap 2.278 batang pohon yang rapuh, penanaman kembali 2.893 batang pohon serta 24.318 polybag pada penanaman bunga per tahun 2019.

Green Building  

Banda Aceh telah mengeluarkan surat edaran Nomor 660/0878/ tahun 2019 tentang himbauan penerapan efisiensi konservasi energi di bangunan kantor/gedung/toko seluruh wilayah kota Banda Aceh. Diantaranya dengan menggantikan seluruh lampu type lampu pijar, mercury, son, sox dan fluorescent dengan lampu type Light Emitting Diode (LED), menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energy dan ramah lingkungan, menggunakan listrik saat diperlukan dan lain-lain.

 Green Energi - Bersih Dan Terjangkau

 

Di SDGS 7, energi bersih dan terjangkau. Rasio elektrifikasi kota Banda Aceh sudah 100%. Namun, penerapan energi terbarukan masih dalam tahap pengenalan. Pemko juga sudah mulai memasang panel surya di atap kantor pemerintah seperti kantor Bappeda.

Banda Aceh juga telah mengolah metana dari TPA dan instalasi pengolahan limbah tinja di Desa Gampong Jawa untuk energi terbarukan. Metana ini didistribusikan ke rumah tangga di sekitarnya untuk listrik dan memasak.

Banda Aceh telah menggunakan gas metana dari TPA dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di TPA desa gampong jawa, dan pabrik pengolahan blackwater sebagai energi terbarukan yang digunakan oleh rumah tangga di sekitarnya untuk memasak dan pasokan energi listrik.

Green Transportation

>60% emisi karbon dari sektor transportasi

4 dari 5 populasi memiliki kendaraan pribadi

77% perjalanan dengan sepeda motor

11% perjalanan dengan mobil pribadi

BRT Transkutaraja melayani 4 koridor

Saat ini 40 unit bus dari 90 bus direncanakan

Green Water

Pengendalian pencemaran meliputi pemantauan kualitas air sungai, sumur, kolam lindi TPA dan IPLT, pemantauan kualitas udara dan pengukuran emisi kendaraan bermotor sserta pemantauan kualitas tanah

 

PDAM Tirta Daroy Banda Aceh merupakan salah satu yang terbaik dari 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh. Kota Banda Aceh beserta 17 Kabupaten/kota lainnya tepilih untuk ikut serta di dalam program 100 0 100 yang merupakan program pemerintah pusat dalam penanganan air minum, kawasan kumuh dan sanitasi.

 Green Waste

Warga Banda Aceh menghasilkan limbah 0,9 kg / kapita / hari. Persentase Pengurangan sampah kini meningkat mencapai 12,44 % dari total sampah yang dihasilkan di tahun 2019. Dengan demikian, sebagian besar sampah ditimbun (75,96%).  Sebagian besar sampah di TPA Gampong Jawa di distribusikan ke TPA Regional Blang Bintang.

Luas TPA Regional Blang Bintang 206 Ha berada di Aceh Besar yang jarak tempuh dari Kota Banda Aceh 23,2 KM.

Untuk mengurangi limbah di tingkat masyarakat, mengunakan Sistem Waste Collecting Point (WCP), sistem pengelolaan limbah berbasis masyarakat, di mana masyarakat setempat mengelola, membuat kompos, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah mereka di tingkat masyarakat. WCP telah diterapkan di 9 desa. Sistem WCP telah mengurangi 5,6 ton sampah pada tahun 2018.

Banda Aceh bebas sampah pada tahun 2025. Untuk menunjang kegiatan tersebut disusun juga pedoman teknis penggunaan becak patroli sampah melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor: 660/0015 tentang Kebijakan Penggunaan Becak Patroli Sampah Ditingkat Gampong Se-Kota Banda Aceh.

Untuk mendorong lebih banyak daur ulang sampah, pemerintah kota menginisiasi bank sampah untuk sampah plastik di sekolah dan kantor.

Sampah plastik akan didaur ulang oleh industri daur ulang limbah.

peraturan  juga diperketat untuk mengurangi limbah, diantaranya dengan memberi sanksi warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan.

Kota Banda Aceh saat ini sudah memiliki 2 TPS3R yang bertempat di Surin dan Lambung, 7 Gampong yang berpartisipasi dalam pengolahan daur ulang, 1 Rumah kompos yang berpusat di Ilee Ulee Kareng serta 23 Bank Sampah yang sudah tersebar di sebagian penjuru kota Banda Aceh. Sehingga total sampah daur ulang mencapai 265,18 ton per tahun 2019 ini.

 

Semoga langkah kecil yang telah diambil  bisa menjadikan Banda Aceh sebagai zero waste  city aamiin.

referensi

https://majalahcsr.id/zero-waste-cities-program-baru-tangani-sampah-perkotaan/

https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/10/070000165/mengapa-pandemi-corona-picu-lonjakan-limbah-plastik-di-asia-tenggara?page=all.

https://lifestyle.kompas.com/read/2020/06/17/105239620/gaya-hidup-zero-waste-untuk-menyelamatkan-lingkungan?page=all.

- sumber data  dan foto dari  pemerintah kota Banda Aceh